Latest News

Hukum ( Part 1 )


Lambang Hukum



A.     Pengertian Negara Hukum

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup berdampingan dan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri. Dalam mencapai kebutuhan yang beraneka ragam, manusia menginginkan hubungan yang baik tanpa terjadi perselisihan. Perselisihan itu sendiri terjadi karena adanya persaingan di lingkungan  masyarakat baik yang dikehendaki / tidak. Oleh karena itu, dalam kehidupan kelompok sosial sangat diperlukan suatu ketentuan atau peraturan yang dapat membatasi perilaku setiap individu. Ketentuan-ketentuan tersebut disebut dengan hukum. Hukum lahir atas kesadaran manusia yang menginginkan hidup lebih aman dan tentram di lingkungan masyarakat tanpa terjadi perselisihan.
Setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan warganya. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh warga negara baik penguasa maupun rakyat biasa. Peraturan tersebut merupakan hukum yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.
Negara hukum adalah negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan alat-alat perlengkapanl negara lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta dapat diperjanggung jawabkan secara hukum (Budiyanto, Dasar-dasar Tata Negara untuk SMU, Erlangga 2000. Hal. 52).

Dengan kata lain, alat perlengkapan negara dalam menyelenggarakan kegiatan negara harus berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam. mempertanggungjawabkan segala tindakan juga harus berdasarkan hukum. yang berlaku, yang isinya mengikat kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Suatu negara yang berdasar atas hukum tidak hanya mengandalkan kekuasaan tetapi juga mengandalkan hukum. Sumber-sumber hukum di Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan tegas. Macam-macamnya adalah :
1. Sumber hukum normal, terbagi lagi menjadi
a.      Sumber hukum tertulis, contoh UU, Perjanjian, Traktat.
b.      Sumber hukum tak tertulis contoh : norma
2. Sumber hukum abnormal
a.      Hukum tantangan
b.      Hukum revolusi
Hukum tantangan adalah sumber hukum yang sudah ada tetapi belum sempurna untuk  disempurnakan. Contoh, dalam KUHP belum menjelaskan dengan detail tenatang hukum narkotika, untuk itu pemerintah berusaha merivisi hukum tersebut.
Hukum revolusi adalah sumber hukum yang mengganti atau merubah sumber hukum baru. Contoh, KUHAP dirubah menjadi sumber hukum baru. Oleh karena itu, kekuasaan nemerintah harus dijalankan dalam kontitusi (Undang-Undang). Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, serta Penjelasan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
1.  Pembukaan UUD 1945
Hukum harus dijunjung tinggi dan dihormati, pernyataan tersebut terdapat dalam alinea pertama dalam Pembukaan UUD 1945, dimana tercantum kalimat Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena lidak sesuai denga perikemanusiaan, dan perikeadilan ",
Pada alinea terakhir tercantum bahwa Indonesia menganut negara hukum dalam arti material, yakni hukum yang hendak menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
2. Batang Tubuh UUD 1945
a. Pasal 4 ayat (1) : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh UUD di samping ketentuan hukum lainnya yang konstitusional.
b. Pasal 2 7 ayat (1)         : "Segala warga negara bervanwan kedudukannya di dalam, Hukum dan Pemerintahan Jan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya.
Ayat di atas mencerminkan supremasi hukum, dimana seliap warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum tanpa kecuali.
3. Penjelasan UUD 1945
Pada penjelasan UUD 1945 dalam "Sistem Pemerintah Negara " dinyatakan bahwa :
I.  Indonesia, ialah negara yang beroasarkan alas hukum (Rechsstaat)
1.     Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
11. Sistem Konstifusional
2.     Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absulutisme (kekuasaan yang lidak terbatas).
(Drs. Suud Suryadinata. Tala Negara untuk SMU Kelas 3 PT Propen Wiyata. 1995. Hal 55- 57).

Pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai satu tujuan hukum yaitu : menegakkan keadilan. Segala bentuk penindasan yang ada di Indonesia tidak berlaku karena selain bertentangan dengan hak asasi tiap individu juga  menyimpang dari prinsip negara hukum, khususnya bagi Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi rasa keadilan. Sedangkan pada alinea terakhir menjelaskan selain bertugas menjaga ketertiban hukum, Indonesia ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyatnya. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi negaranya antara lain : menentukan harga-harga barang yang ada.
 Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa di Indonesia diterapkan sistem pemerintahan kekuasaan yang tidak terbatas atau tidak absolut, yaitu kekuasaan yang berdasar atas hukum. UUD 1945 juga mengisyaratkan adanya DPR dan peranan menteri, sebagai penegak terjadinya kemungkinan kekuasaan mutlak di tangan Presiden (Absolut), karena apabila terjadi absolutisme, dapat menghilangkan pengertian hukum yang sesungguhnya.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tidak akan pilih kasih kepada siapapun yang melanggar hukum harus diberi sansksi. Hukum dapat juga berarti melindungi setiap warga negara. Prinsip tersebut merupakan saIah satu syarat agar hukum di suatu negara dapat bertahan.
Pada penjelasan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa negara berdasarkan atas hukum, dimana setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Kekusaaan yang otoriter maupun diktator tidak belaku di Indonesia karena menyimpang dari konstitusi yang telah ditetapkan dan yang berlaku di Indonesia, kontitusi yang membatasi kekuasaan para penyelanggara negara.

B.      Unsur-unsur Negara Hukum

Setiap negara pasti mempunyai peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Namun suatu negara hukum apabila negara baru dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu adalah:
1.      Adanya pengakuan terhadap HAM.
2.      Adanya pemisahan peraturan darl masing-masing bidang.
3.      Berlaku untuk semua
Meskipun dalam negara tersebut terdapat peraturan yang telah ditaati oleh warganya bukan berarti negara tersebut merupakan negara hukum. Apabila terdapat kekuasaan penuh dt tangan seorang pemimpin atau raja maka negara tersebut mempunyai sistern pemerintahan monarki absolut, dimana kekuasaan raja tidak terbatas dan raja bertindak sewenang-wenang, setiap perintah maupun perkataan raja dianggap benar dan wajib ditaati oleh seturuh rakyatnya. Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan arti negara hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum yang tidak memihak.
Menurut Julius Stahl negara hukum yang menganut hukum formal memiliki beberapa unsur antara lain:
a.  Berdasarkan perlindungan hak asasi.
b.  Kekuasaan pemerintah harus dijalankan pada ajaran Trias Politica.
c.  Pemerintaih  beradasarkan pada Undang-undang.
d.  Pemerintah berdasarkan atas hukum.
e. Adanya pengadilan administrasi, untuk mengadili perkara pelanggaran terhadap hak asasi.
(Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara unluk SMU Kelas 3. PT Propen Wiyata 1995, Hal. 76).

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asas, manusia sangat penting di setiap negara hukum. Hal int tersebut dikarenakan agar tidak ada penindasan terhadap hak tiap individu, karena pada dasarnya tiap manusia nemiliki hak asasi yang sama dan wajib untuk dihormati. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah telah diatur dalam Undang-undang dann setiap penyelenggara negara harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Unsur unsur yang terdapat di atas berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat pada negara hukurn Indonesia. Pandangan tersebut didasarkan pada negara hukum dalam arti formal, sedangkan Indonesia adalah negara hukum berdasarkan arti material.
Yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti material yaitu suatu organisasi bangsa atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan sosial (Padmo Wahyono, 1991) (Ibid, Hal. 77).

Selain bertugas menjaga ketertiban hukum, pemerintah juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, Pemerintah ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang diselenggarakan tanpa harus mengabaikan kepentingan politik atau pemerintah. Pemerintah berperan serta dalam perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pemerintah turut serta dalarn pengaturan setiap kegiatan perekonomian masyarakat dan sebagai pengawas terhadap jalannya perekonomian itu sendiri. Dengan kata lain pemerintah berusaha melaksanakan kegiatan politik dan ekonomi secara seimbang.
Unsur-unsur negara hukum material di Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Pancasita merupakan sumber dari segala sumber.
b. Kekuasaan terlinggi dilaksanakan oleh MPR.
c. Pemerintah berdasarkan sistem Konstitusi.
d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh eksekutif..
e. Ada kesamaan dalam hukm dan pemerintahan bagi warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
f. Hukum berfungsi sebagai pengayom dalam arti hukum mampu menegakkan kehidupan yang demokralis, kehidupan yang berkeadilan sosial. (Ibid, Hat. 77).

Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut negara hukum materill. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintaban telah diatur dalam Undang-undang, Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara merupakan sumber hukum yang paling utama.. Pelaksanaan hukum di Indonesia menegakkan keadilan disegala aspek kehidupan.
Contoh negara hukum yakni tipe Anglo Soixon yang berfungsi pada the rule of low. Menurut A.V. Direy unsur negara meliputi:
1.      Supremacy of the law, yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi.
2.      Eduality before the law, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
3.      Constilulion Hased on Human Rights, yaitu ada jaminan hak-hak asasi di dalam konstitusi.
(Budiyanio, Dasar-dasar JImu Tata Negara, Erlangga, Hal. 54).

Tipe Anglo Saxon banyak dianut oleh negara-negara barat yang terkenal dengan disiplin yang tinggi, bukum disana sangat dihormati, memliki etos kerja yang tinggi. Contohnya di negara-negara barat jika orang itu sakit maka langsung dibawa ke Dokter, berbeda denan negara kita sendiri yaitu bila sakit langsung minum obat tanpa resep dokter. Negara tersebut antara lain Inggris dan Amerika. Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap warga negara baik penguasa maupun rakyat harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada seluruh warga negara tanpa kecuali.

C. Ciri dan Prinsip Negara Hukum

Dalam negara hukum semua kegiatan pemerintah dan alat perlengkapan negara berkewajiban menjalankan segala tindakan menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakkan penyelenggara negara mempunyai batas, penentu serta dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dllakukan pemerintah terhadap seluruh warga negaranya.
Oleh karena itu, setiap negara hukum harus mempunyai prinsip-prinsip untuk mewujudkan tegaknya keadilan di suatu negara.
Prinsip, prinsip negara hukum antara lain :
1.      Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
a.    Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan tentang pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia.
b.    Terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu:
1) Pasal 27 : tentang persamaan datam hukum dan penghidupan yang layak     bagi kemanusiaan.
2) Pasal 28         : tentang kebebasan berserikat.
3) Pasal 29         : tentang kebebasan beragama
4) Pasal 31         : tentang hak memperoleh pengqjaran
5) Pasal 32         : tentang perlindungan kultural
6) Pasal 33         : tentang hak asasi ekonomi
7) Pasal 34         : tentang kesejahteraan sosial.
2.      Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak.
Sebagai salah sam jaminan kekuasaan kehakiman/hakim, dapat disimak dalam pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah UU No. 14 Tahun 1970.
3.      Legalitas dalam arti hukum
Kalimat tersebut menyatakan bahwa terdapat jaminan hukum dan kepentingan hukum dengan segala bentuknya. Ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib dan aman.
(Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara untuk SMU Kelas 3, PT. Propen Wiyata. Hal. 77 – 78).

Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia mengandung arti bahwa negara Indonesia menjamin perlindungan hak asasi dasar kemauan seseorang atau golongan yang dipaksakan atau berdasarkan kekuasaan belaka. Setiap manusia mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam negara sendiri. Indonesia mengakui hak setiap warganya, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 mejelaskan tentang kebebasan tiap individu baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun dalam hal beragama. Contohnya di dalam kehidupan sosial :
1.      Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dalam kehidupan politik :
2.      Bebas dalam mengeluarkan pendapat, saran, kritik balk dalam pemerintahan maupun di kehidupan sehari-hari.
Contoh dalam kehidupan ekonomi :
3.      Berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai ketrampilan dan keahlian masing-masing.
Contoh dalarn hal beragama:
4.      Bebas dalam menentukan agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Yang dimaksud dengan kekuasaan peradilan yang bebas adalah kekuasaan yang tidak terikat dan tidak dipengaruhl oleh kekuasaan apapun dan terlepas dari  kekuasaan pemerintah. Ketentuan ini merupakan jaminan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus dapat menetapkan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setiap warga negara mendapatkan perlakuan sama dalam bidang hukum. Pemerintah memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam segala hal. Pemerintah dan rakyat sebagai warga negara harus dibenarkan dan dipersalahkan sesuai dengan hukum yang telah dirumuskan atau ditentukan sebelumnya.
Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar, keadilan sehingga secara konstitusional pada Konstitusi. (Budiyanto. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga. 2000. HaL 53).

Prinsip-prinsip negara hukum secara jelas dan nyata telah tercantum dalam konstitusi. Di dalam prinsip-prinsip itu sendiri lebih mengutamakan tegaknya suatu keadilan dalam segala aspek kehidupan. Hukum akan menjadi batas, penentu, dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala instansi dalam mencapuri hak dan kebebasan warga negara. Atas dasar hukum pada negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi negara. Tidak masuk akal apabila negara hukum diwujudkan dengan cara melawan hukum. Negara hukum adalah negara yang atas hukum/aturan / ketentuan sehingga tujuan negara lebih ke arah kalau perwujudan negara hukum berlawanan dengan hukum maka itu bukan negara hukum.

Post a Comment