Latest News

Hukum ( Part 2 )


Lambang Hukum


HUKUM FORMAL

A. Pengertian

Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap manusia tidak lepas dan masalah-masalah yang mungkin dapat menimbulkan kesalah pahaman dan akhirnya terjadi konflik antar anggota masyarakat lainnya. Masalah yang dihadapi oleh tiap individu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Untuk menghindari terjadinya konflik secara sadar masyarakat mulai memperhatikan serta mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah berlaku dan mengikat masyarakat tersebut. Demiklan juga dengan pemerintah, membuat peraturan yang mengikat seluruh warga negara. Dimana hukum bersifat mengatur dan memaksa. Artinya mengatur ketertiban masyarakat, menjamin dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mematuhi dan mentaatinya.
Pembagian hukum menurut tugas dan fungsinya yaitu hukum formal dan hukum material.
Hukum Acara atau hukum formal adalah peraturan hukum, yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. (R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. PT: Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 173).

Hukum. acara tersebut berfungsi apabila terdapat masalah yang dihadapi individu-individu dan perlu diselesaikan secara, adil untuk memperoleh kebenaran. Perlu diselesalkan dengan berpedoman pada peraturan yang tercantum dalam hukum acara. Dengan kata lain hukum acara merupakan alat penegak aturan hukum material yang tidak membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

B.    Azas dan Susunan Peradilan

Setiap penjelasan masalah yang telah diatur dalam hukum material dilakukan oleh Hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam menyelesaikan masalah kehakiman memiliki wewenang yang bebas, tidak ada lembaga negara lain yang ikut campur. Seorang hakim berhak mengambil keputusan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dalam pemberian keputusan terhadap suatu masalah, Hakim harus memenuhi peraturan yang berlaku dan ti dak menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut.
UU No.14 Tahun 1970 berisi ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan  negara yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (Ibid Hal 174).1

Kekuataan kehakiman bebas dani campur tangan kekuasaan lain dan tidak dapal pula dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Namun kekuasaan kehakiman yang bebas tidak berarti dapat sewenang-wenang dan bersikap obsulut dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga harus dapat menciptakan serta menegakkan keadilan yang sesungguhnya, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dengan jalan mentafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas dan menjadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan Perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Setiap menyelesaikan suatu masalah Hakim memiliki kebebasan dan dijamin oleh UU. Dalam mengadili suatu perkara seorang Hakim harus dapat mencerminkan keadilan masyarakat bukan bagi setiap warga negara. Hakim dan memperhatikan adanya persamaan kedudukan hukum, bagi setiap warga negara. Hakim dan penegak hukum lainnya harus dapat memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam menyelesaikan setiap perkara. Dengan berpegangan pada obyektifitas tersebut setiap perkara yang diajukan wajib diperiksa dan diadili dengan baik. Tidak seorang hakimpun yang dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang jelas. Kalau suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban Hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru  yang seadil-adilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui keputusannya. Menciptakan hukum baru merupakan hukum positif yang bersifat memperbarui hukum yang sudah ada sesuai dengan perkara. Dan keberadaan atau eksistensinya dapat diakui oleh masyarakat. Seorang Hakim dalam memutuskan  suatu perkara menetapkan adanya hukuman maksimal pada sectiap perkara yang diadili. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan hukuman minimal yang dapat membahagiakan bagi pelaku yang diadili. Selain itu jika ada hukuman maximal untuk menghindari subjektivitas pribadi.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan badan peradilan sebagai pelaksana. Ditetapkan secara tegas bahwa ada 4 macam peradilan yaitu :
1. Peradilan Umum
Tugas :      Mengadili perkara sipil (bukan militer) dengan menyangku mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum perdata material dan hukum pidana material.
2. Peradilan Agama
Tugas  :      Mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam terutama dalam bidang hukum keluarga.
3.  Peradilan Militer
Tugas  :      Mengadili perkara yang ditakukan oleh prajurit Indonesia khususnya dalam tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara
Tugas  :      Mengadili perkara alas perbuatan melawan hukum (onrectmatise overherdsdaad) o1eh pegawai tata usaha negara (Ibid, Hol.175).

Peradilan umum bertugas melayani kepentingan anggota masyarakat dalam kebutuhannya memperoleh keadilan dan kebenaran, sidang-sidang penyelesalan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Semua lapisan masyarakat dapat mengikut jalannya sualu persidangan, kecuali terdapat ketentuan-ketentuan lain dari pengadilan. Ketentuan-ketentuan lain yang menyebabkan peradilan dianggap tertutup untuk umum yaitu rahasia negara, dianggap mampu menimbulkan gejolak massa, bersifat privacy (pribadi) dan tempat persidangan yang tidak memadai.   Penyimpangan-penyimpangan yang diadili oleh Peradilan Umurn yaitu semua pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum serta pelanggaran yang berhubungan, dengan kepentingan orang – perorangan. Conlohnya dari pelaksanaan Peradilan umum adalah sidang STNK bagi pengendara yang tidak punya SIM, pelanggaran rambu-rambu Ialu lintas.
Peradilan agama mengadili setiap perkara yang berhubungan dengan suatu keyakinan dan kepercayaan dari ajaran agama yang berkembang di Indonesia dengan kemauan lahir batin secara individual. Bagi negara negara yang menganut asas hukum Islam. Dalam beregara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat sesuai yang dianggap adil berdasarkan peraturan perundangan negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia sendiri terdapat 6 macam pengadilan agama sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Setiap individu yang mempunyal masalah dan harus diselesaikan lewat pengadilan agama . karena dapat menyelesalkannya pada lembaga pengadilan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh perkara yang diadili dalam peradilan agama, adalah pengrusakan tempat-tempat lbadah, waris, masalah pernikahan,  perceraian dan sebagainya.
Peradilan militer khususnya mengadill pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit, yaitu anggota TNI dan Polri, seseorang serta lembaga yang menurut UU yang dipersamakan, dengan anggota TNI &n PoIri dan juga setiap orang atau lembaga yang menurut keputusan Menhankam, yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer. Contoh : Anggota TNI yang mengedarkan narkoba, anggota TNI yang ketahuan salah tembak dalam masa penangkapan tersangka, anggota TNI yang melakukan tindakan asusila dan sebagainya.
Peradilan Tata Usaha Negara menangam masalah perijinan, perpajakan, merk, agraria, gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang dan gugatan atau permotionan yang berkaitan dengan penahanannya yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Tingkat penyelesaian masalah ada 3 yaitu
1.      Pengadilan Negeri, berkedudukan di setiap kota Kabupaten / Kotamadya sebagai pengadilan tingkat pertama mengadili perkara perdata dan perkara pidana.
2.      Pengadilan Tinggi, berkedudukan di setiap ibu kota Provinsi yang menangani perkara banding.
3.      Mahkamah Agung, berkedudukan di lbu Kola Negara, yang merupakan pemegang pengadilan negara tertinggi. (Ibid, HaL 175).

Pengadilan tingkat pertma berfungsi rnemeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding.
Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi berwenang untuk memerintahkan mengiriman berkas-berkas, perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim. Putusan Hakim, Pengadilan Tinggi yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Di Indonesia proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi pada waktu proses peradilan.
Daerah hukum Mahkamah Agung meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Mahkamah Agung Juga memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh Presiden.
Proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepal dan biaya ringan seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 19 70, pasal 4 ayat 2 (Ibid, Hal. 176).

Setiap perkara hendaknya diselesaikan tanpa, berbelit-belit dengan menggunakan waktu bertahun-tahun, sedangkan biayanya dapat dijangkau oleh setiap orang yang bermaksud mencari kebenaran dan keadilan. Hakim hendaknya tidak mempersulit jalannya proses dalam melaksanakan tugas menyelesaikan, perkara dengan tanggungjawab penuh baik kepada manusia sesamanya maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, baik yang diajukan oleh pengacara yang dirasa kurang maka proses peradilannya ditunda, saksi yang tidak hadir dalam pengadilan maka pengadilannya juga ditunda dan sebagainya.

C.    Hukum Acara Perdata

Hukum acara Perdata atau Hukum Perdata Formal memuat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum Perdata material. Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak individu, Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh dan keadilan wajib diselesaikan oleh Hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya:
Dalam menyelesaikan perkara, Hakim berperan serta dengan berpegangan kepada asas-asas yang dicantumkan dalam Regleme Indonesia Baru (RIB) dan asas-asas pokok hukum acara perdata tersebut lalah
a.  Hakim Pasif
Maksudnya bahwa luas masalah yang dik-emukakan dalam sidang perdata dltenlukan oleh para pihak yang berperkara. Seorang hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan, karena kedudukan Hakim ini hanya sebagai penetap dan keadilan para pihak.
b. Mendengarkan Para Pihak
Untuk memberikan putusan dedam perkara perdala, hendaknya para pihak yang diberi kesempatan didengar pendapanya. (Ibid. HaL 176).

Apa yang diajukan oleh para pihak dengan tuntutan hukum yang dikehendaki hanya diberikan pertimbangan oleh Hakim, jadi untuk perkara perdata tugas Hakim mencari kebenaran formal. Dan dalam perkembangannya hukum di Indonesia, kebenaran material yang berupa keterangan saksi (sebagai bukti tidak tertulis) juga sudah dijadikan pertimbangan Hakim.
Bagi  pihak yang tidak hadir, meskipun diberi kesempatan untuk didengar dianggap tidak mau menggunakan kesempatan tersebut. Apabila ketidak hadirannya sudah dianggap cukup waktu yang diberikan, maka Hakim dapat memberikan putusan, tetapi dalam para pihak mau mengunakan kesempatan untuk didengar, maka proses persidangan untuk perkara tersebut wajib diselesaiakan.
Dua asas pokok hukum acara perdata dapat ditempuh melalui proses :
a.      Sifat terbuka dalam peradilan
Pasal 168 al. 3 dari Undang-undang Dasar menentukan “selain kekecualian yang ditentukan oleh Undang-undang, maka peradilan dilakukan terbuka”.
b.      Perwakilan yang diwajibkan
Para pihak yang tidak dapat bertindak dan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sendiri yang bersifat acara, diwajibkan supaya diwakili.
c.       Soal tidak bebas dari biaya untuk acara
Para pihak yang mengadakan perkara, tidak memikul seluruh biaya, menurut pasal 855 B Rv menyatakan : “orang yang tidak mampu tidak perlu membayar semua biaya.
d.      Debat secara tulisan dan lisan
Acara dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan seluruhnya. Pertama, Hakim mengadili atas apa yang diajukan secara lisan dan yang terakhir secar tulisan.
e.      Pemberian alasan atas keputusan Hakim
Menurut pasal 168 al. Dari Undang-undang Dasar, semua keputusan Hakim harus menurut alasan atas nama putusan tersebut didasarkan.
(Prof. Mr. Dr, L.J. Van Apedorn, Pengantar Ilmu Hukum. PT. Pradnya Paramita. 1983,Hal. 252 – 256)

Peradilan terbuka adalah peradilan untuk hukum bermaksud menjamin pengadilan yang tidak berpihak. Hal tersebut meletakkan peradilan dibawah pengawasan pendapat publik. Untuk kepentingan umum dan kesusilaan, hukum dapat menyimpan dari asaa peradilan terbuka.
Disamping peradilan terbuka, ada juga peradilan tertutup yitu suatu peradilan yang mengadili suatu perkara yang belum ada pada peradilan umum dam bersifat tertutup. Contoh : Peradilan tat usaha negar yang mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan negar dan sanksi yang diberikan adalah jabatan yang di pegang oleh orang yang diadili.
Perwakilan diwajibkan, karena para pihak biasnya tidak mempunyai cukup pengethuan tentang hukum untuk dapat melakukan acara sendiri. Orang yang bertindak sebagai pendamping serta perwakilan tersebut adalah pengacara. Pengacara bertugas membela, melindungi serta membantu para pihak dalam proses hukum. Sedangkan jaksa bertugas menuntut.
Biaya-biaya pembayaran para peagawai kehakiman ditanggung oleh negeri. Tetapi biaya-biaya sejak dan pendaftaran, uang saksi dan uang para ahli, untuk jasa-jasa juru sita, semuanya dipikul oleh para pihak. Saksi diberi uang saku bukan sebagai pelicin atau suap melainkan sebagai biaya transport saksi tersebut untuk datang ke pangadilan. Bagi orang yang tidak mampu apabila ia kalah maka pihak lawan dapat membebankan biaya-biaya kepadanya maka mungkin). Tapi bila ia menang, pihak lawan harus membayar semua biaya. Jika pihak yang kalah tidak mampu membayar semua biaya, maka yang kalah itu dapat ditambahi hukuman kurungan atau masuk dalam katagori pengampuan (boros). Dan apabila seseorang memiliki masalah tetapi ia tidak mengajukanperkara tersebut ke pengadilan karena keterbatasan biaya, maka masalahnya tetap diproses hukum. Hal ini terdapat dalam pasal 855 B Rv.
Apabila ditempuh secara lisa, tergugat wajib mengemukakan argumentasinya sebagai tangkisan, sehingga terajdi debat lisan. Perkara di tempuh secar tulisan, prosesnya diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban tertulis. Kemudia dapat diajukan saksi-saksi serta bukti-bukti atau dibawah tangan dari para pihak.
Dalam mengambil keputusan Hakim harus dapat menjelasksan alasan-alasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Keputusan hakim harus berpihak pad kebenaran dan keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan.

D. Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formal mengatur cara bagaimana pemenintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Dalam Hukum. Acara Pidana diatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penuntutan. Selain itu juga diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan, penyidikan, pengadilan dimana yang berwenang mengadili dan sebagainya.
Undang-undang No. 8 tahun 1981 mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ditulis dalam kitab Undang-undang hukum yang dikadefisikan dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berlaku sejak 31 Desember 1981 melalui lembaran Negara Republik Indonesia, No. 76, Tambahan lembaran Negara No. 32 (R. Abdoel Djamali, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada. 1998. HaL 178-179.)

Tujuan pengkoridikasian / pengelompokan hukurn acara pidana tersebut sebagai pengganti Reglemen Indonesia Baru (RIB), Regleme Indonesia Baru (R I B) adalah penyerahan kedaulatan KUHP dari pemerintah Belanda ke pemerintahan Jepang. Hal ini dilakukan karena adanya perebutan senjata, gencatan senjata, Jepang sebagai tawanan perang, penyerahan segala aset milik Belanda yang tidak boleh dibawa ke Belanda contoh : Pabrik pabrik, Bank Indonesia, tentang acara pidana yang sangat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia. Sedangkan fungsinya untuk menyelesaikan masalah dalam, mempertahankan kepentingan umum.
Ketentuan KUHP yang terdiri dari 286 pasal, menurut pasal 2 menyatakan bahwa KUHP berlakut untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingku ngan peraditan umum. (Ibid. Hal 179).

Ruang lingkup berlakunya KUHAP menglkuti asas-asas hukum pidana, yang berwenang mengadili tindak pidana berdasarkan KUHAP hanya Peradilan Umum, kecuall ditentukan lain oleh Undang-undang. Dimana yang ten-nasuk Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggl dan Mahkamah Agung.
Untuk pelaksanaan KUHAP perlu diketahui beberapa hal penting antara lain :
a.      Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence)
Dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyalakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
b.      Koneksitas
Menurut pasal 89 ayat I menyatakan bahwa "Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”
c.       Pengawasan Pelaksanaan Pengadilan
 Dalam pasal 277 atar I KUHAP menyatakan bahwa "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkani pidana perampasan kemerdekaan". (Ibid, Hal. 179-183).

Berdasarkan kepada asas praduga tak bersalah ini, maka bagi seseorang  sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim Pengadilan, maka la masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara. Tersangka ini masih dapat tinggal di rumahnya sendiri sehingga sering disebut tahanan rumah yaitu tersangka boleh metakukan aktivitasnya tetapi bila pada jarak 100 m2, ia pergi maka akan dikawal polisi. Hal Ini terjadi karena tersangka masih dalam proses penyidikan yang memerlukan waktu yang lama karena menyangkut kasus-kasus  besar. Contoh : korupsi, kasus makar. Tersangka belum bisa disebut terdakwa apabila bukti-bukti belum menunjukkan bahwa ia terbukti bersalah. Suatu Penahannan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dengan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu dan dikhawatirkan melarikan diri yang dapat menghilangkan bukti-bukti atau mengulang tindak pidana lagi.
Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 tersebut, kewenangan dalam mengadili, perkara koneksitas ada pada peradilan umum. Tetapi kewenangan Peradilan Umum tidak mutlak tergantung pada kerugian yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer, maka dengan keputusan Menhamkam dan atas persetujuan Menteri Kehakiman pemeriksaan perkara dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.
Pasal 227 ayat 1 KUHAP dimaksudkan agar ada bukti yang menjamin bahwa Putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat. Tugas Hakim, Pengawasan pengamat tersebut dilakukan selama nara pidana menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Sesuai dengan fungsinya LP bukan ternpat menyekap nara pidana, melainkan sebagai tempat tinggal sementara para nara pidana, maka petugas LP mempunyai kewajiban untuk membimbing dan membina para napi supaya kelak sudah bebas tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat diterima masyarakat.
Kedua hukum acara di atas yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana aturannya berlaku dalam menangani dan menyelesaikan perkara di peradilan umum, sedangkan untuk orang-orang tertentu yang berkaitan dengan yang beragama Islam dan atau dengan tugas negara karena diangkat menjadi pejawai negeri disediakan peradilan khusus.
untuk membaca bagian sebelumnya silahkan klik disini

Post a Comment