Latest News

Hukum ( Part 3 )


hukum
Lambang Hukum


HUKUM MATERIAL

Pengertian Hukum Perdata

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia tersebut karena manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Setiap manusia dikodratkan memiliki kekayaan yang diperoleh selama hidupnya yang akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkannya apabila telah meninggal. Proses ini akan dialami oleh tiap manusia, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya, contoh : tidak punya anak kandung dan selalu berkaitan dalam hubungan antar sesamanya. Hubungan antar manusta tersebut akan menimbulkan satu Jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan manusia dan dinamakan Hukum Perdata.
Hukum Perdata ialah ketentuan-kefentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia oalam mementihi kepentingan (kehufuhan) nya. Hitkum Perdala (Privat Recht) dalam arti Inas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingankepentingan perseorangat~ (R. A bdoel Djamali, SH. Pengantar Hilklim Indonesia, PT Raja Grqfindo Persada. 1998. Hal 131 - 132).

 Hukum Perdata juga sering disebut Hukum Privat yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadi perseorangan telah diatur disini. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga -negara harus diatur disini. Hak- hak yang dimiliki oleh setiap warga negara harus dihormati dan dijunjung tinggi oteh siapapun, termasuk oleh negara. Negara berhak melindungi segala sesuatu yang menjadi milik warganya.

Macam-macam Hukum Perdata

Dalam kehidupan bermasyarakat segala masalah yang berhubungan dengan hak milik sescorang diperlukan suatu penyelesaian. Ketentuan serta peraturan-peraturan tentang hak milik seseorang telah disepakati oleh masyarakat, sehingga masyarakat wajib mematuhi serta mentaati peraturan tersebut tanpa kecuali.
Dalam ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata mengatur tentang kepentingan Perseorangan antara lain :
1.      Hukum Pribadi (Personendecht) yaitu ketentuan-kelentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum.
2. Hukum Keluarga (Familiercht) yaitu ketentuan-ketenluan yang memuat rangkaian Pelaturan yang  timbul  dari pergaulan hidup dalam keluarga.
3.  Hukum Kekayaan (Vermojenrecht) yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pero!ehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.
4.  Hukum waris (Erfrecht) yaitu ketentuan hukum yang niengatur tentang cara perpindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya (Ibid, Hal. 133).

Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya. Bagi tiap individu sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki, tetapi mempunyai akibat hukum. Artinya setiap perbuatan yang la lakukan akan selalu mempunyai dampak hukum. Oleh karena itu walaupun dapat berbuat sekehendak yang diinginkan, dengan kewajiban menanggung  hukumnya berarti tidak setiap pribadi dianggap mampu atau cakap untuk melaksanakan sendirl hak dan kewajibannya.
Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak. Hukum keluarga itu memuat tentang perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, wali dan anak yang diawasi, serta hubungan antara orang yang termasuk dalam pengampunan karena jika pikiran tidak sehat atau karena pemboros dan pengampunnya.
Yang menjadi objek dalam hukum kekayaan tersebut adalah benda yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dikuasai dan mempunyai nilai uang. Hukum keluarga dan hukum kekayaan saling berkaitan, karena dan hubungan keluarga timbut hubungan yang mempunyai nilai uang.
Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dan yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya.
 Secara luas hukum keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut :
1.            Keturunan
Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 55 menyatakan bahwa “asal-usul’ seseorang anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2.            Kekuatan Orang tua
Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 45 menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”.
3.            Perwalian
Menurut UU No.1 Tahun 1974, dalam pasal 50-54 menyatakan seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
4.            Pengampunan. (Curatele)
Seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan, menurul Undang-undang harus diletakkan di bawah pengampunan.
5.            Perkawinan
Masalah perkawinan telah diatur dalam UU No. I Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam UU tersebut ditetapkan tentang perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran (Ibid. Hat 137-141).

Apabila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tantang asal-usul anak tersebut. Atas penetapan Pengadilan, maka Pegawai Pencatat Kelahiran dapat mengeluarkan akte kelahiran terhadap anak tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan lbu serta keluarga lbunya.
Kewajiban orang tua adalah menjaga serta mendidik anak-anaknya, sedangkan seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Dan apabila telah dewasa, maka seorang anak wajib untuk menjaga dan memelihara orang tua di masa tuanya.
Kekuasaan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan apabila wali tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk. Jika wali menyebabka, kerugian pada harta benda wali yang di bawah perwaliannya, maka wali wajib mengganti kerugian tersebut atas keputusan pengadilan.
Bagi seseorang yang mengabaikan harta bendanya karena tidak mampu mengurus kepentingannya juga termasuk orang yang berada dibawahi pengampunan. Kedudukan orang yang berada di bawah pengampunan adalah sama dengan seorang yang belum dewasa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku serta menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Ruang lingkup hukum kekayaan terdiri dari :
1. Hukum Benda yaitu ketentuan-ketenluan yang mengatur mengenal hal yang diartikan dengan henda-benda dan hak-hakyang melekat di atasnya.
2.   Hukum Perikatan, yailu hukum yang mengatur huhungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. (Budiyanto. Dasar-dasar IImu Tata Negara. ErIangga. 2000. Hal. 123).

Dalam hukum benda, hak terhadap benda, hak terhadap benda diakui dan dihormati. Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dibagi dua yaitu benda bergerak karena sifatnya, misal kendaraan bermotor, dan benda. bergerak karena penetapan Undang-undang, misal surat-surat berharga. Benda tidak bergerak dibagi tiga, menurut sifatnya, misal tanah dan bangunan, menurut tujuannya, misal mesin-mesin pabrik dan menurut penetapan Undang-undang, misal hak opstal dan hak hipotik. Hak Opstal yaitu mendirikan bangunan di atas tanah orang lain dengan pemiliknya. Hak Hipotik yaitu tanggungan dengan jaminan benda tetap.
Dalam hukum Perikatan pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan, sesuatu) sedangkan pihak lain wajib memberikan sesuatu. Pihak yang wajib memenuhi perikatan disebut debitur. Dan yang berhak atas pemenuhan sesuatu perikatan disebut kreditur.
Menurut pembagiannya warisan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :
1. Menurut Undang-undang yaitu pembagian warisan kepada si pewaris yang memiliki hubungan darah terdekat.
2. Menurut wasiat, yaitu pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan pesan atau kehendak terakhir (wasiat) dari si pewaris (Ibid, HaL 124)

Yang dimaksud dengan hubungan darah terdekat adalah keluarga. Misal, suami, istri dan anak. Keluarga terdekat merupakan yang pertama kali mendapatkan warisan. Mengenai bagian-bagiannya telah diatur menurut hukum yang berlaku. Namun apabila yang meninggal tidak mempunyai keturunan, pembagian waris diatur menurut Undang-undang.
Wasiat harus disyahkan secara tertulis dalam akte notaris. Di dalam hukum waris wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum dan pembuatan wasiat atau hanya berisi mengenai. permintaan tentang penguburan.

A.     C. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan untuk mempertahankan status diri. Terhadap kebutuhan yang mendesak pernenuhannya harus dipenuhi dengan segera dan sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang sehingga dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal tersebut akan menimbulkan akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Oleh karena itu, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pemberian limpahan oleh tersebut berupa hukuman yang disebut dipidanakan.
Seseorang yang dipindanakan berarti menjalankan suatu hukuman untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. (R. Abdul Rahmah, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal 154).

Berat ringan hukuman yang wajib dijalankan tergantung dari penilaian masyarakat, atas perbuatan pelaku. Penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan umum, oleh karena itu, kepentingan masyarakat umum menjadi tolak ukur ketentuan-ketentuan dalam pidana.
Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan sanksi pidana tertentu. (Budiyanto, Dasar-dasar 11mu Tata Negara. ErIangga. Hat 120).

Dalam hukum pidana ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-kesusilaan dan norma-norma agama yang dalam peristlwa hukumnya dapat merugikan masyarakat. Sanksi Hukum Pidana merupakan wujud pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukan, karena hat tersebut dirasa adil oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya menginginkan kehidupan yang aman dan tentram tanpa adanya gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri, Gangguan yang berasal dari dalam, contohnya adanya sifat iri hati terhadap orang lain yang lebih berhasil, adanya provokasi yang menginginkan perpecahan. Gangguan yang berasal dari luar contohnya adanya bencana alam, adanya peristiwa makar yang meresahkan masyarakat, adanya sparatisme daerah. Peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat merupakan hasil kesepakatan bersama, dan tiap individu wajib mentaatinya.
Secara konkrit tujuan hukum pidana ada dua, jaitu :
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang lelah pernah melakukan perbuatan tidak baik dan dapal diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. (R. Abdul Djamali, SH. Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal. 155)

Tujuan tersebut merupakan pencegahan terhadap, gejala-gejala yang kurang sehat peringatan bagi mereka yang terlanjur melakukan pelanggaran. Tetapi apabila masih ada individu yang melakukan pelanggaran yang kadang merusak lingkungan masyarakat, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu sendiri. Dan untuk mengetahui penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hukum pidana, maka. dilakukan penelitian tentang sebab mengapa orang melakukan tindakkan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di lingkungan masyarakat i1mu yang mempelajari hal tersebut adalah kriminologi. Kriminologi sebagal salah satu ilmu yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perbuatan tersebut.

B.      D. Peristiwa Pidana

Setiap peristiwa yang menganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagat pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan. Menganggu kepentingan umum berarti menganggu ketentraman hidup, keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga, mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari.
Peristiwa pidana atau juga disebut tindak pidana (Delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana (Ibid, Hal. 157).

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum. Yang dimaksud pelanggaran yaitu hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Denda yang diberikan oleh para pelaku pelanggaran akan masuk dalam kas negara, bagi mereka yang tidak bisa membayar denda, maka akan dibebankan kepada keluarganya, bagi denda KKN maka wajib mengembalikan dan membayarnya kepada negara. Misalnya. : Mengendarai motor tidak membawa SIM, tidak memakai helm, dan sebagainya. Dan yang dimaksud kejahatan yaitu hal-hal yang menyangkut masalah besar dan sanksinya berupa hukuman penjara, misalnya : pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.
 Sanksi pidana menurut pasal 10 KUHAP dalam bentuk hukuman, antara lain mencakup hal-hal berikut:
1.    Hukuman Pokok, terdiri dari :
a. Hukuman mati
b. Hukuman penjara, terdiri dari :
-    Hukuman seumur hidup.
-    Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
c. Hukuman kurungan (setinggi-tingginya 1 lahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)
2.    Hukuman Tambahan terdiri dari :
a. Pencabutan hak-hak tertentu.
b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
c.  Pengumuman keputusan hakim.
(Budiyanto, Dasar-dasar Ilmn Tata Negara. Erlangga. 2000. Hal. 120)

          Dari kutipan pengumuman keputusan hakim terjadi pada saat vonis sudah dijatuhkan. Kemudian terjadi kelalaian pertimbangan hakim. Hukuman itu dapat memperberat atau meringankan.
          Sanksi yang diberikan oleh hakim harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Hakim harus dapat bersikap adil dan memberikan sanksi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat bagi pelaku. Hakim memberikan hukuman mati apabila pelaku telah terbukti melakukan pelanggaran yang sangat berat. Dalam memberikan keputusan seorang hakim harus tegas dan dapat mempertanggungjawabkannya. Selain itu hakim harus mengesampingkan kepentingan pribadi, hakim bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :
1. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
2. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang.
(R. Abdul Djamah, SH. Pengamat Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 157).

Yang dijadikan titik utama dari unsur objektif adalah tindakannya. Tindakan yang dilakukan oleh para pelanggar menentukan sanksi yang akan diberikan. Apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan ataupun dapat merugikan orang lain. Apabila benar demikian berarti tindakan yang dilakukan tersebut melanggar hukum dan harus diberi sanksi. Ada kasus-kasus pidana tertentu yang boleh mendapat jaminan. Maksudnya dapat menghindarkan dani hukuman penjara. Baik itu jaminan untuk keluar atau jaminan bahwa pelaku pelanggaran - itu tidak akan melarikan diri. Contohnya : kasus narkoba yang bisa mendapat jaminan, hal ini dapat terjadi karena narkoba tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, lemahnya pijakan hukum KUHP tentang hal-hal yang spesifik, menunjukkan adanya mafia kejahatan.
Unsur subjektif mengutamakan adanya perilaku (Seorang atau beberapa orang). Dalam suatu pelanggaran, yang berhak melakukan penyelidikan tentang siapa pelakunya adalah pihak yang berwajib. Apabila pelaku telah tertangkap, maka dilakukan pemeriksaan beserta bukti-bukti yang ada, Jika terbukti bersalah selanjutnya diajukan ke pengadilan. Di pengadilan itulah akan diputuskan sanksi kepada pelaku.
Dilihat dari unsur-unsur pidana, maka apabila ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat  dinyatakan sebagai peristiwa pidana.
Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana ialah :
1.      Harus ada suatu perbuatan.
2.      Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
3.      Harus terbukli adanya kesalahan yang dapat dipertanggungJawabkan.
4.      Harus berlawanan dengan hukum.
5.      Harus tersedia ancaman hukumannya.
 (Ibid, HaL 157-158)

 Harus ada suatu perbuatan maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut terlihat sebagal suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan pertstiwa. Dan juga perbuatan tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku yang disebut pelanggaran.
Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang harus dapat dibuktikan sebagal suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. Artinya perbuatan tersebut dapat rnenganggu dan merugikan kepentingan umum.
Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum maksudnya apabila tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. Perbuatan tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama.
ApabiIa ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan tersebut memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelaku. 
Dalam suatu proses hukum , apabila seseorang melakukan pembelaan diri dari suatu serangan hingga mengakibatkan kematian, maka tetap mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu berdsasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena pembunuhan itu tidak disengaja dan juga tidak direncanakan. Dalam hal ini ia tetap salah karena telah menghilangkan nyawa seseorang. 

Post a Comment